Persyaratan pendirian PT yang sering menjadi kendala. Kajian ini membahas syarat-syarat pendirian PT yang seringkali menjadi kendala dalam pendirian. Ini juga disertakan dengan ulasan solusinya. Meskipun persyaratan pendaftaran PT sekarang lebih mudah, ini tidak membuat seluruh proses pendaftaran PT menjadi lebih mudah.
Berikut adalah kondisi pendirian PT yang sering menjadi kendala, beserta gambaran solusinya.
1. Penentuan Bidang Usaha dan Kode KBLI
Salah satu syarat pendirian PT adalah uraian tentang perusahaan. Ini penting karena dalam proses pendaftaran Anda harus memasukkannya ke dalam bagian “objek dan tujuan” dan “usaha” dari dokumen pendaftaran.
Selain itu, Anda harus menyebutkan kegiatan atau industri dalam dokumen pendaftaran sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Hal ini mengacu pada perolehan izin komersial sesuai dengan kegiatan komersial yang terjadi setelah selesainya proses pendaftaran PT.
Contoh hubungan antara kegiatan usaha, maksud dan tujuan dengan KBLI
- Maksud dan Tujuan: Perdagangan Besar
- Kegiatan usaha: Perdagangan besar berbagai macam material bangunan
- KBLI: 46355
- Risiko: Rendah
- Perizinan berusaha: NIB
NIB Harus ditekankan setelah undang-undang yang berlaku – UU Cipta Kerja tidak mewajibkan semua perusahaan memiliki izin usaha.
- Saat ini, izin aktivitas disesuaikan dengan tingkat risiko.
- Hubungan antara lisensi dan tingkat risiko
- Risiko rendah memerlukan lisensi NIB
- Untuk risiko sedang membutuhkan lisensi NIB dan sertifikat standar
- Risiko sedang membutuhkan lisensi NIB dan sertifikat standar yang telah diaudit
- Risiko tinggi memerlukan lisensi, izin, dan sertifikat standar NIB
KBLI memiliki daftar kode yang mencakup beberapa sektor usaha di Indonesia dan ruang lingkup yang digunakan sebagai acuan standar statistik. KBLI yang digunakan saat ini adalah KBLI versi 2020.
Anda dapat mengetahui tingkat risiko setiap kode KBLI untuk memprediksi apakah Anda memerlukan lisensi atau NIB saja. Pastikan kode KBLI yang Anda pilih sesuai dengan bidang kegiatan Anda untuk menghindari kebingungan. Baca artikel ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang KBLI 2020.
2. Menentukan Nama PT yang Akan Digunakan
Menentukan nama PT itu seperti menamai anak. Banyak orang atau pedagang mempersiapkan jauh-jauh hari bahkan mengaitkannya dengan hal atau peristiwa tertentu. Sayangnya, nama yang diminta mungkin tidak berfungsi. Pasalnya, pemerintah sudah memiliki aturan tersendiri dalam penunjukkan PT.
Salah satu yang paling penting adalah tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah dipakai oleh PT lain. Untuk mengecek apakah nama PT yang Anda pilih dapat digunakan, Anda dapat melakukannya di sini di portal AHUOnline yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Poin penting lainnya yang perlu Anda perhatikan. mencari nama PT pilihan Anda yang benar, Anda adalah:
- Perhatikan persyaratan ejaan, seperti penggunaan huruf latin, susunan kata dan penambahan frasa “perseroan terbatas” atau “PT” di awal nama PT.
- Nama PT hanya sebagai alias, tidak sama atau mirip dengan nama atau lembaga lain.
- Tidak hanya industri yang harus dicantumkan
- Nama PT tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan
- Nama PT harus menggunakan bahasa Indonesia jika seluruh saham PT dimiliki oleh warga negara Indonesia atau PT lokal
3. Penentuan Tempat Usaha Sesuai Peraturan
Untuk memulai dan menjalankan bisnis, Anda harus memenuhi persyaratan dasar izin operasi dan/atau izin operasi berbasis risiko. Ada empat persyaratan dasar untuk pemberian izin kegiatan, dan salah satunya adalah kelayakan penggunaan lahan (KKPR).
Sederhananya, jika ingin berbisnis, tempat atau lokasi harus sesuai dengan tata ruang atau pemanfaatan ruang yang diatur oleh masing-masing industri.
Empat persyaratan dasar konsesi:
- Pemberlakuan Kegiatan Tata Guna Lahan
- Persetujuan Lingkungan
- Izin Mendirikan Bangunan
- Sertifikat Laik Fungsi
Salah satu wilayah yang sudah memiliki tata ruang adalah DKI Jakarta. Warga DKI yang memulai usaha dengan demikian dapat dengan mudah mengecek lokasi pilihannya, apakah sesuai dengan okupasi lokasi tersebut.
Oleh karena itu, seseorang tidak dapat sembarangan memilih tempat tertentu untuk mendirikan perusahaan. Misalnya, Anda adalah warga DKI dan rumah tempat tinggal Anda digunakan sebagai lokasi perusahaan bentuk PT.
Zonasi atau tata ruang wilayah DKI Jakarta dapat Anda cek di sini: Jakarta1. Apa yang harus dilakukan jika wilayah Anda belum memiliki rencana tata ruang atau Anda kesulitan mencari informasi tentangnya.
Jasa Berkah merekomendasikan agar Anda bertanya dan menghubungi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DM-PTSP) atau Kantor Wilayah setempat. Karena jika ternyata lokasi yang dipilih tidak sesuai dengan rencana daerah, Anda bisa mendapatkan denda selama pemantauan.
4. Status NIK atau KSWP Tidak Sah
Dalam mendirikan PT, syarat yang sangat penting adalah valid atau tidaknya NIK atau KSWP. Setelah penerapan sistem Online Single Submission (OSS), sistem perizinan usaha Indonesia terintegrasi dengan informasi yang ada dari kementerian/lembaga terkait.
Sistem memeriksa keabsahan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta konfirmasi status wajib pajak (KSWP) di database Direktorat Jenderal Administrasi Pajak. Keabsahan KSWP bisa Anda cek disini : Portal yang dikelola Ditjen Pajak
Jika NIK atau KSWP pendiri atau penanggung jawab PT dinyatakan tidak sah, dipastikan akan mempersulit proses pendirian PT, karena perusahaan tidak dapat melanjutkan proses pengurusan izin usaha dalam sistem OSS.
Anda harus memperbarui dokumen perumahan atau pajak yang bermasalah untuk melanjutkan proses. NIK yang tidak benar dapat ditindak langsung dengan mendatangi Kantor Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk (Dukcapil) tempat pembuatan KTP, sedangkan KSWP yang tidak benar dapat dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk memperjelas status wajib pajak.
Ini adalah ikhtisar empat prasyarat untuk memulai PT, yang seringkali menjadi kendala dan solusi.
Hasil yang Dapat Diperoleh dengan Mendirikan PT Perorangan
Pengusaha dapat mendirikan unit usaha dalam bentuk perusahaan patungan (PT) berdasarkan kebutuhan dan strategi usahanya. Pengusaha dapat mendirikan unit usaha dalam bentuk gabungan perusahaan saham.
Perusahaan saham gabungan (PT) sesuai dengan kebutuhan dan strategi usahanya. Sebagai badan hukum, PT mengakui adanya pemisahan aset dan liabilitas antara pemegang saham dan badan usaha. Saat ini, tidak ada lagi batasan modal minimum untuk mendirikan PT.
Hal itu memungkinkan para pendiri untuk menentukan besarnya modal saham PT. Selama pendirian PT, Anda akan menerima beberapa produk yang ada, antara lain:
1. Perjanjian Konstitusional
PT didirikan dengan perjanjian persekutuan yang dibuat di notaris. Kemudian, anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT, seperti keterangan tentang pendiri, keterangan tentang pengurus dan pengurus, keterangan tentang jumlah dan nilai nominal saham, dituangkan dalam nota asosiasi.
Saham yang ditempatkan dan disetor. Selain itu, Anda dapat bertindak sebagai perwakilan dari orang lain saat Anda membuat piagam dengan terlebih dahulu memberikan surat kuasa.
2. Surat Tanda Pendaftaran
Memperoleh dokumen pendirian tidak berarti bahwa PT telah berstatus badan hukum. Agar PT yang didirikan memperoleh status badan hukum, Anda harus mendaftarkannya secara elektronik ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) melalui Sistem Manajemen Badan Hukum (SABH). Setelah pengiriman diproses, Menkumham kemudian akan menerbitkan surat tanda daftar PT untuk badan hukum tersebut.
3. Lampiran
Lembaran Negara Republik Indonesia (BNRI) Pemberitahuan PT dalam Lampiran BNRI merupakan inisiatif tindak lanjut Menkumham dalam proses pendaftaran dan penggabungan PT sebagai badan hukum. Jika PT tidak tercantum dalam adendum BNRI, pengesahan PT sebagai badan hukum tidak sah dan tidak mengikat pihak ketiga.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai bantuan kepada otoritas perpajakan, yang digunakan sebagai identitas orang pribadi atau wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, NPWP juga harus mendapatkan izin operasional melalui sistem OSS.
5. Virtual office
Dalam penentuan tempat tinggal pengusaha, adanya ketentuan dimana lokasi kegiatan niaga harus sesuai dengan Rencana Detail (RDTR) seringkali menjadi kendala. Anda dapat mengatasi masalah ini dengan menggunakan kantor virtual dengan lokasi yang sesuai dengan RDTR.
Virtual account juga memiliki keunggulan lain seperti biaya sewa yang murah, karena tidak membutuhkan ruangan kantor yang besar dan lebih fleksibel, namun tetap menjalankan fungsi dasar sebuah kantor.
6. Nomor Induk Berusaha (NIB)
NIB adalah tanda pendaftaran pengusaha untuk kegiatan niaga dan tanda pengenal pengusaha dalam melakukan usaha. Dalam bisnis yang tingkat risikonya rendah, NIB sekaligus menerapkan legalitas kegiatan bisnis. NIB diterbitkan melalui sistem OSS.
7. Sertifikat Standar
Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar kegiatan niaga. Untuk operasi bisnis berisiko menengah atau rendah, sertifikat standar adalah konfirmasi operator bahwa ia memenuhi standar bisnis yang telah ditentukan.
Sedangkan untuk usaha berisiko menengah atau tinggi, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar usaha. Sertifikat standar dikirimkan melalui sistem OSS setelah operator menerima NIB.
8. Perizinan
Perusahaan berisiko tinggi harus memiliki izin yang disetujui oleh pemerintah pusat atau provinsi untuk menjalankan usaha tersebut, yang harus dilengkapi oleh pengusaha sebelum memulai usahanya. Permohonan izin diajukan melalui sistem OSS setelah operator menerima NIB.
Inilah seputar informasi tentang PT Perorangan yang bisa Anda ketahui. Jika Anda ingin membuat ataupun mendirikan PT Perorangan maka bisa menggunakan jasa pendirian PT Perorangan Kediri, Jasa Berkah. Dengan layanan PT yang dipersonalisasi yang memudahkan untuk memenuhi semua persyaratan.
Kami terdiri dari tim profesional yang berpengalaman dalam membantu klien korporasi asing, lokal, dan swasta kami dengan proses yang cepat dan tepat waktu, tentunya dengan biaya yang terjangkau.